Lonjakan jumlah pendaki dalam beberapa tahun terakhir mulai memunculkan kekhawatiran di kalangan pemerintah dan pengelola taman nasional. Fenomena ini sering dikaitkan dengan budaya FOMO (fear of missing out) yang mendorong banyak orang naik gunung bukan karena kesiapan, tetapi karena tekanan sosial: ingin terlihat “ikut tren”. Muncul pertanyaan penting—apakah kebijakan baru ini benar-benar solutif, atau justru sekadar reaksi spontan terhadap meningkatnya popularitas pendakian?
FOMO dan Ledakan Jumlah Pendaki
Media sosial memainkan peran besar dalam meningkatnya minat mendaki. Foto sunrise, tenda berjejer di punggungan gunung, atau video perjalanan pendakian seolah menciptakan ekspektasi bahwa mendaki itu mudah dan glamor. Masalahnya, tidak semua pendaki memahami risiko yang mereka ambil. Banyak kasus pendaki yang minim persiapan, mengandalkan impuls sesaat, atau ikut-ikutan tanpa bekal pengalaman.
Kenaikan jumlah pendaki ini tidak hanya memengaruhi keamanan, tetapi juga berdampak pada kapasitas lingkungan di gunung-gunung populer.
Alasan Pemerintah Mengambil Langkah Tegas
Pemerintah mulai memperketat prosedur pendakian melalui beberapa langkah, seperti:
- verifikasi identitas yang lebih ketat,
- pemeriksaan peralatan wajib,
- pembatasan kuota pendaki harian,
- edukasi keselamatan sebelum pendakian, serta
- pemantauan jalur menggunakan teknologi.
Tujuannya bukan untuk menghambat, tetapi untuk mengurangi insiden akibat pendaki yang tidak siap dan mengendalikan tekanan ekologis pada jalur pendakian.
Namun, jika dianalisis secara kritis, kebijakan ini juga dapat menimbulkan pertanyaan: apakah regulasi yang lebih ketat benar-benar menyasar akar masalah, yaitu kurangnya literasi pendakian, atau hanya mengatasi gejala permukaan?
Apakah FOMO Benar-Benar Masalahnya?
Ada asumsi terselubung dalam kebijakan ini—bahwa pendaki pemula terutama termotivasi oleh FOMO. Padahal fenomenanya lebih kompleks. Sebagian orang mendaki untuk kesehatan, sebagian karena ingin mencoba aktivitas baru, dan sebagian memang mengikuti tren. Tidak semua pendaki yang baru pertama kali naik gunung otomatis tidak siap.
Jika kebijakan tidak membedakan motivasi dan tingkat kesiapan, ia berpotensi menstigma pendaki baru sebagai “liabilities” yang merepotkan, padahal banyak pemula yang justru lebih patuh aturan dibanding pendaki lama yang terlalu percaya diri.
Efektivitas Kebijakan: Terukur atau Spekulatif?
Pendekatan skeptis perlu diterapkan di sini. Regulasi tambahan memang terdengar baik di atas kertas, tetapi:
- apakah pengelola memiliki sumber daya untuk menegakkan aturan baru?
- apakah pemeriksaan peralatan akan dilakukan secara konsisten?
- apakah edukasi keselamatan akan menjadi proses formal atau hanya formalitas?
Tanpa pelaksanaan yang kuat, kebijakan ini berisiko menjadi simbolis saja—ketat di pengumuman, longgar di lapangan.
Membuka Perspektif Alternatif
Alih-alih hanya fokus memperketat prosedur, solusi lain bisa ditambahkan, misalnya:
- program sertifikasi dasar untuk pendaki pemula,
- sistem reward bagi pendaki yang patuh aturan,
- kampanye literasi mendaki yang tidak menggurui,
- peningkatan fasilitas mitigasi risiko (jalur aman, rambu, pos jaga),
- kolaborasi komunitas dengan pemerintah dalam edukasi dan pengawasan.
Upaya ini tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga membangun ekosistem pendakian yang lebih sehat, inklusif, dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Perketatan prosedur pendakian adalah respons yang bisa dipahami, terutama di tengah meningkatnya popularitas aktivitas outdoor. Namun, kebijakan ini perlu diuji efektivitas dan dampaknya secara cermat, bukan sekadar diasumsikan berhasil hanya karena terlihat “tegas”.
FOMO mungkin menjadi salah satu pemicu, tetapi bukan satu-satunya. Pendekatan yang lebih menyeluruh—menggabungkan regulasi, edukasi, dan partisipasi komunitas—akan jauh lebih berdampak daripada hanya memperketat prosedur secara formal.
(Sumber :
Cegah Pendaki FOMO, Menhut Sebut Pemerintah akan Perketat Prosedur Pendakian Gunung)
